Yogyakarta, Buana Pers – SAPMA, Aliansi UII Melawan dan HMI menggelar aksi demonsrtrasi di Titik Nol Km Yogyakarta. Dalam aksinya aliansi mengajukan 18 tuntutan kepada Pemerintah.
Fikri selaku perwakilan dari HMI cabang Yogyakarta menyampaikan bahwa aksi ini mempunyai targetan politik, di mana mereka ingin menunjukkan bagaimana perilaku para kapitalis birokrat menjadi kaki tangan negara.
Aliansi mahasiswa dari berbagai elemen berkumpul di Titik Nol Kilometer pada pukul 14.30 WIB. Pada kesempatan tersebut, koordinator lapangan aksi juga meminta izin dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Yogyakarta terkhusus pengguna jalan, karena telah memakai sebagian ruas jalan untuk menggelar aksi demonstrasi.
Aksi ini juga telah mengantongi izin dari pihak kepolisian, sehingga segala aksi yang terjadi pada area demonstrasi termasuk kejadian blockade jalan berdasarkan kesepakatan dan permintaan peserta aksi kepada kepolisian.
Pada demo kali ini, Aliansi Mahasiswa menyampaikan 18 tuntutan kepada pemerintah.
kami melawan dan menuntut :
- Turunkan harga bahan bakar dan kebutuhan bahan pokok
- Seret, adili, dan sita harta koruptor
- Hentikan seluruh pembangunan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat
- Hentikan ketergantungan terhadap modal luar negeri
- Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional
- Stop menomopoli saran produksi pertanian
- Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024
- Hentikan praktik kapitalisasi di sektor Pendidikan
- Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketahanan pangan rakyat
- Wujudkan sistem ekonomi bervisi kerakyatan
- Hentiklan pertambangan yang merusak lingkungan
- Wujudkan pembangunan energi terbarukan
- Mendesak penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu
- Cabut Omnibus law dan beserta aturan turunannya
- Menuntut DPRD untuk membuat Perda kejahatan jalanan
- Berikan jaminan penghidupan yang layak bagi rakyat yang terdampak pembangunan Malioboro
- Tolak Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
- Tolak RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
“Untuk aksi ini, kami tidak terlalu banyak berharap pemerintah merespon tuntutan kami. Namun, yang paling penting mengedukasi dan berkampanye kepada masyarakat luas dan menunjukkan bagaimana muka sejati penguasa sekarang ini dan yang paling penting masyarakat tahu musuh sejatinya.” Ujar Fikri di Titik Nol Km Yogyakarta, Sabtu (16/4/2022).
Penulis : Rizky Fajar N.A
Editor : Alan Dwi Arianto